Masih Ada yang Tertinggal
Air bagi semua dan tak boleh seorang pun tidak mendapatkannya. Itu sulit tercapai jika melihat realitas komodifikasi air sebagai barang ekonomi dan akses tak merata. Hak asasi atas air jauh dari jangkauan.
Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menekankan keadilan, kesetaraan, dan memilliki moto no one left behind. Semua harus menikmati semua. Demikian juga tentang air. Air ialah sumber kehidupan dan kebutuhan dasar makhluk hidup. Maka, Hari Air Sedunia tahun 2019 diperingati tiap tanggal 22 Maret mengusung tema "Tak Meninggalkan Siapa Pun".
Sasaran ke-6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni memastikan tercapainya ketersediaan dan pengelolaan air berkelanjutan bagi semua orang pada 2030. Target itu bermakna: tak seorang pun boleh tertinggal, semua mendapatkan.
Pencanangan Hari Air Sedunia dilakukan sejak 1992, lebih dari tiga dekade lalu, tetapi hingga kini soal kebutuhan dasar hidup itu tak teratasi. Masalah ketersediaan air tak terbatas pada hal teknis, tetapi ada beragam kepentingan, mulai dari soal ekonomi hingga politik. Di luar itu, persoalan lingkungan berkelindan di dalamnya.
Hak mendapat air minum yang aman dan bersih serta sanitasi pada 2010 diakui PBB sebagai hak asasi manusia untuk mendapat kenyamanan hidup. Hak itu berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi. Air harus tersedia cukup, aman, dapat diakses, serta terjangkau bagi pribadi dan rumah tangga. Kita bicara tentang air minum, sanitasi pribadi, air untuk mencuci baju, memasak, dan agar higienis bagi semua penduduk.
Menurut Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO) Audrey Azoulay, sepertiga penduduk dunia tidak bisa menikmati jasa air minum yang aman. Hanya sekitar 40 persen menikmati sanitasi yang aman.
Masalah air bersih bukan hal sederhana. Penyediaan air bersih dan sanitasi tak berdiri sendiri karena penentu tercapainya tujuan agenda lain, ketahanan energi dan pangan, serta pembangunan ekonomi dan lingkungan berkelanjutan.
Menurut Irwan Gunawan, Direktur Hutan dan Air Bersih WWF Indonesia, data pemerintah menyebut 82 persen sungai rusak dari 550 sungai di Indonesia. Padahal, air itu jadi sumber air minum, pertanian, dan industri. Air tak terkelola menyimpan kontaminan berbahaya bagi kesehatan.
Seiring pembangunan berkelanjutan, setiap orang berhak mengakses air bersih. Agar itu tercapai, semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan individu, perlu bekerja sama.
Ideal versus realitas
Peringatan Hari Air Sedunia 2019 hanya berbicara ideal mesti dicapai dan mimpi menciptakan kesejahteraan umat manusia serta lingkungan berkelanjutan. Itu tak menyentuh realitas kehidupan sehari-hari.
Kebijakan penyediaan air bersih beragam dan beberapa kebijakan memerangkap warga dalam relasi industrial: produsen-konsumen. Dalam relasi transaksional itu, hanya sebagian warga menikmati air bersih karena air jadi komoditas.
"Pengelolaan air oleh perusahaan swasta menjadikan air sebagai barang ekonomi demi mencari untung," kata Dinda Nuur Annisaa Yura, Koordinator Program Solidaritas Perempuan, Jumat (22/3/2019), di Jakarta. Air tak dilihat sebagai hak asasi harus dipenuhi negara sebagai pemegang kewajiban dan bertanggung jawab memenuhi hak asasi warganya.
Masalah ketersediaan air di Jakarta, misalnya, mencerminkan akses warga miskin dan warga mampu bayar mahal tak merata. Soal yang dihadapi Jakarta juga terjadi di area urban, yang pembangunannya didukung lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia yang berorientasi investasi dan pasar. Akibatnya, negara mengesampingkan pemenuhan hak asasi atas air bagi warganya.
Momentum Hari Air Sedunia makin kehilangan makna jika hanya mengemukakan kalimat idealis tanpa mengakui air jadi soal terstruktur secara ekonomi dan politik. Sebelum melihat ancaman lain ketidaktersediaan air akibat perubahan iklim, konflik, dan pengungsian massal. Berbicara tentang air ternyata tak lagi menyegarkan.
Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 menekankan keadilan, kesetaraan, dan memilliki moto no one left behind. Semua harus menikmati semua. Demikian juga tentang air. Air ialah sumber kehidupan dan kebutuhan dasar makhluk hidup. Maka, Hari Air Sedunia tahun 2019 diperingati tiap tanggal 22 Maret mengusung tema "Tak Meninggalkan Siapa Pun".
Sasaran ke-6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni memastikan tercapainya ketersediaan dan pengelolaan air berkelanjutan bagi semua orang pada 2030. Target itu bermakna: tak seorang pun boleh tertinggal, semua mendapatkan.
Pencanangan Hari Air Sedunia dilakukan sejak 1992, lebih dari tiga dekade lalu, tetapi hingga kini soal kebutuhan dasar hidup itu tak teratasi. Masalah ketersediaan air tak terbatas pada hal teknis, tetapi ada beragam kepentingan, mulai dari soal ekonomi hingga politik. Di luar itu, persoalan lingkungan berkelindan di dalamnya.
Hak mendapat air minum yang aman dan bersih serta sanitasi pada 2010 diakui PBB sebagai hak asasi manusia untuk mendapat kenyamanan hidup. Hak itu berlaku bagi semua orang tanpa diskriminasi. Air harus tersedia cukup, aman, dapat diakses, serta terjangkau bagi pribadi dan rumah tangga. Kita bicara tentang air minum, sanitasi pribadi, air untuk mencuci baju, memasak, dan agar higienis bagi semua penduduk.
Menurut Direktur Jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO) Audrey Azoulay, sepertiga penduduk dunia tidak bisa menikmati jasa air minum yang aman. Hanya sekitar 40 persen menikmati sanitasi yang aman.
Masalah air bersih bukan hal sederhana. Penyediaan air bersih dan sanitasi tak berdiri sendiri karena penentu tercapainya tujuan agenda lain, ketahanan energi dan pangan, serta pembangunan ekonomi dan lingkungan berkelanjutan.
Menurut Irwan Gunawan, Direktur Hutan dan Air Bersih WWF Indonesia, data pemerintah menyebut 82 persen sungai rusak dari 550 sungai di Indonesia. Padahal, air itu jadi sumber air minum, pertanian, dan industri. Air tak terkelola menyimpan kontaminan berbahaya bagi kesehatan.
Seiring pembangunan berkelanjutan, setiap orang berhak mengakses air bersih. Agar itu tercapai, semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan individu, perlu bekerja sama.
Ideal versus realitas
Peringatan Hari Air Sedunia 2019 hanya berbicara ideal mesti dicapai dan mimpi menciptakan kesejahteraan umat manusia serta lingkungan berkelanjutan. Itu tak menyentuh realitas kehidupan sehari-hari.
Kebijakan penyediaan air bersih beragam dan beberapa kebijakan memerangkap warga dalam relasi industrial: produsen-konsumen. Dalam relasi transaksional itu, hanya sebagian warga menikmati air bersih karena air jadi komoditas.
"Pengelolaan air oleh perusahaan swasta menjadikan air sebagai barang ekonomi demi mencari untung," kata Dinda Nuur Annisaa Yura, Koordinator Program Solidaritas Perempuan, Jumat (22/3/2019), di Jakarta. Air tak dilihat sebagai hak asasi harus dipenuhi negara sebagai pemegang kewajiban dan bertanggung jawab memenuhi hak asasi warganya.
Masalah ketersediaan air di Jakarta, misalnya, mencerminkan akses warga miskin dan warga mampu bayar mahal tak merata. Soal yang dihadapi Jakarta juga terjadi di area urban, yang pembangunannya didukung lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia yang berorientasi investasi dan pasar. Akibatnya, negara mengesampingkan pemenuhan hak asasi atas air bagi warganya.
Momentum Hari Air Sedunia makin kehilangan makna jika hanya mengemukakan kalimat idealis tanpa mengakui air jadi soal terstruktur secara ekonomi dan politik. Sebelum melihat ancaman lain ketidaktersediaan air akibat perubahan iklim, konflik, dan pengungsian massal. Berbicara tentang air ternyata tak lagi menyegarkan.
(BRIGITTA ISWORO LAKSMI/ICHWAN SUSANTO)
Sumber: Kompas, 23 Maret 2019
Komentar
Posting Komentar